Pemberantasan Korupsi Terganjal Political Will

Kamis, 17 November 2011 – 18:07 WIB

Padahal, lanjut dia, di dalam UU sudah jelas KPK harus berkordinasi dengan BPK serta  inspektorat. Ia mencontohkan lemahnya koordinasi KPK, dimana setiap  tahun BPK membuat laporan keuangan. Namun, semua difollow up ke kejaksaan. "Ini kesalahan koordinasi. KPK hanya berdasarkan laporan masyarakat. Ibaratnya, sunah dikerjakan, wajib ditinggalkan," katanya. 

Mestinya, lanjut dia, KPK berkoordinasi dengan BPK. Monitor mana pencegahan, dan mana penindakan. Mana kapasitas KPK yang harusnya menangani kasus besar dan yang kecil berikan kepada polisi dan kejaksaan. "Sistem ini belum dibangun. Banyak pandangan negatif terhadap KPK," ungkapnya.

Dia juga menyebut komisioner KPK harus punya target. "Setiap tahun harus bersedia di evaluasi. Kalau buruk kinerjanya, siap mundur," ungkap dia.

Seperti diketahui, Fraksi PAN mengundang semua capim KPK dalam diskusi ini untuk memberikan paparan dan gagasan sebelum proses fit and propert test dimulai 21 November 2011. (boy/jpnn)

JAKARTA - Capim KPK, Yunus Husein menilai pemberantasan korupsi terhambat karena political will atau kemauan politik pemerintah dan legislatif. Padahal,

• First «
• Prev
• 1
• 2