JPNN.com 
Pemblokiran Data ASN, PDIP Minta Kemendagri Jatuhkan Sanksi ke Bupati Jember
Rabu, 04 November 2020 – 09:34 WIB
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDIP Jember Anasrul (tengah) bersama pengurus DPC PDIP saat menggelar pers rilis di Kantor DPC PDIP setempat, Selasa (3/11/2020). (ANTARA/ Zumrotun Solichah)
Akibatnya, Kemendagri melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN di 10 pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 pemkab (104 rekomendasi), dan 9 pemkot ( 11 rekomendasi).
Beberapa daerah di Jawa Timur yang mendapat sanksi pemblokiran terhadap administrasi kepegawaian ASN juga termasuk dalam 67 pemda tersebut.
Di antaranya Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Bupati Sidoarjo, Wali Kota Surabaya, dan Gubernur Jatim.(antara/jpnn)
