Pembubaran Satgas Kontra Produktif

Kamis, 27 Januari 2011 – 03:03 WIB

Rusli menegaskan, sangat tidak rasional jika SBY mengevaluasi Satgas hanya berdasarkan pada testimoni Gayus setelah jatuhnya usai vonis di pengadilan. Sebab, testimoni itu belum tentu benar. Pernyataan Gayus itu juga sulit dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

“Persoalan Gayus adalah persoalan keadilan, bukan hanya sekadar citra. Ketika Satgas dikorbankan karena tarikan politik, tentu anggapan masyarakat bahwa Satgas hanya sebatas pencitraan politik SBY sulit dibantah,” kata mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini.

Rusli percaya, kalau SBY tetap mendukung Satgas secara penuh untuk menuntaskan masalah mafia hukum dan perpajakan, maka kepercayaan masyarakat dengan sendirinya akan kembali pulih. Sebab, hal itu membuktikan kalau presiden tidak tebang pilih dalam pemberantasan mafia hukum. Semua harus dibabat, tidak terkecuali rekan dalam koalisi yang punya kekuatan politik besar juga harus dibabat kalau memang terbukti bersalah. “Jadi, tidak ada alasan rasional presiden mengganti personil Satgas,” tandasnya.

Sementara Ketua DPP PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mengusulkan agar Satgas dievaluasi merupakan sikap yang kontra-produktif dengan upaya pemberantasan mafia hukum.

JAKARTA – Desakan agar Presiden SBY segera mengevaluasi Satgas Pemberantasaan Mafia Hukum  (PMH) agaknya tidak akan mungkin dilakukan.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next