Pemda Harus Optimalkan DAK dan DAU untuk Kendalikan Inflasi Daerah

Menurut Airlangga, dibantu oleh Badan Pangan Nasional direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi.

“Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing[1]masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU),” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Deflasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatkan, trend tahunan menunjukkan Kuartal III biasanya terjadi penurunan atau bahkan deflasi. Namun hal ini tidak akan bertahan lama jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM.

“Level (inflasi) tahunan ini bisa berubah ketika ada yang diluar kebiasaan, faktor kebijakan. Atau faktor eksternal. Kebijakan misalnya jika kenaikan BBM pada bulan September, itu langsung inflasinya tinggi, bisa 2-3% dalam satu bulan, kalau dia naik 30% ya,“ kata Faisal, Jumat ( 2/9).

Faisal menambahkan, inflasi daerah cenderung dinamis, tergantung dari tempat dan kondisi yang berubah.

“Jika pemerintah pusat mengatakan agar supaya daerah menekan inflasi, sebetulnya itu  yang paling relevan dalam kontrol daerah adalah pangan. Jadi kalau tidak cukup daerah diimpor dari daerah lain. Mengontrol produksinya dan stok, jangan sampai ada kekurangan,” kata Faisal.

Namun, pemerintah daerah pasti akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi mereka jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM.