Menurutnya, kebijakan pertanahan lebih pro pemilik kapital. "Dan, ke depannya, bukan hal yang tidak mungkin nasib warga di areal sengketa akan bernasib seperti orang utan (yang dibantai karena dianggap merusak sawit, red). Bahkan mungkin akan lebih buruk. Sebab potensi konflik sudah ada," pungkas Idham. (fad/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Shaleh, mengingatkan agar pemda tidak sembarangan mencaplok tadah adat, yang selanjutnya diserahkan ke investor