Pemda Jangan Asal Caplok Tanah Adat

"Pemerintah daerah jangan asal caplok tanah dan kemudian mengalokasikannya untuk pihak swasta," kata Ridha ketika ditemui di Kafe Bhineka, Cikini, Jakarta, Jumat (23/12).

Dia menyebut konflik lahan rawan terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kalimantan Tengah (Kalteng) misalnya. Di Kalteng, dan Kalimantan pada umumnya, konflik biasanya menyangkut masalah tanah adat.

"Di tanah tesebut ada tanah adat yang diakui konstitusi. Jadi pemerintah harus memperlakukan tanah adat secara istimewa untuk rakyat, agar rakyat mengolah tanahnya itu," tambahnya.