Pemda Kekurangan Akuntan

Jumat, 18 Maret 2011 – 08:36 WIB

PALEMBANG – Dalam banyak kasus, laporan keuangan pemerintah daerah banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi pemicu munculnya opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Banyak daerah yang tidak mampu menampilkan pertanggungjawaban keuangannya secara baik. Salah satu penyebabnya karena minimnya tenaga akuntan di pemda.

Hal ini diakui Wagub Sumsel H Eddy Yusuf SH MM. Dijelaskan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bersih salah satunya dapat dilihat dengan predikat WTP yang diperoleh. Untuk mendapatkan predikat itu tidak mudah. Laporan keuangan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun pertanggungjawabannya secara baik dan benar.

“Di sinilah peran seorang akuntan, tidak bisa oleh yang lain. Sekarang ini, banyak yang menyusunnya bukan seorang akuntan, kemampuan yang didapat karena belajar otodidak makanya belum dapatkan WTP,” beber Eddy. Dan jalan untuk mendapatkan predikat itu juga panjang serta tidak mudah.

Menurutnya, seorang akuntan punya pola pikir yang khas, serta cermat. Sudah seharusnya masing-masing SKPD di jajaran pemerintahan punya tenaga yang ahli di bidang akuntansi (akuntan), karena menjaga gawang keuangan daerah bukan pekerjaan mudah. “Kondisinya saat ini, jumlah akuntan di jajaran pemerintahan sangat minim. Karenanya, belum ada satupun daerah di Sumsel, termasuk provinsi yang mendapatkan predikat laporan keuangan negara WTP,” imbuhnya.