Pemda Perjuangkan Rebut Blok Mahakam
Selasa, 22 November 2011 – 09:08 WIB
"Sampai saat ini "kan belum ada keputusan (dari pemerintah). Sebagai operator, kita tentu sudah mengajukan perpanjangan. Yang jelas kami ikut aturan. Selama belum ada keputusan dari pemerintah, kami kerja terus," kata Leo Tobing, advisor Divisi Komunikasi Hubungan Pemerintah dan Dukungan Operasi PT Total E&P Indonesie, seperti diberitakan sebelumnya.
Kekhawatiran sejumlah pihak jika pengelolaan kembali Blok Mahakam oleh Total akan berujung seperti kasus Freeport di Papua, juga dirasakan kalangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Mereka menilai, Total hanya akan memberikan secuil kontribusi kepada negara. Hingga kini, ternyata DPRD Kukar juga belum mengetahui secara pasti berapa jumlah pendapatan Total per tahun dalam mengelola blok tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kukar, Firnandi Ikhsan mengatakan, seharusnya hal tersebut memang sejak dini sudah ditelusuri. Namun, tampaknya belum ada titik terang berapa besar sebenarnya kontribusi Total kepada republik ini. "Sebenarnya, dulu pernah kami coba tanyakan kepada mereka, maupun melalui BP Migas. Tapi, hingga kini data tersebut belum juga berhasil kita peroleh," ucapnya.