Pemekaran Dianggap Solusi Masalah Perbatasan

PONTIANAK -- Pemerintah dinilai kurang melakukan pendekatan kesejahteraan dalam membangun masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat. Pemerintah dinilai hanya menonjolkan pendekatan pertahanan.

"Pendekatan terhadap masyarakat selama ini hanya dari segi pertahanan. Tidak dari segi kesejahteraan. Yang ada justru dikirim transmigran. Tanah warga diambil sebaliknya para transmigran kaya, penduduk setempat tetap tertinggal," kata Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Karolin Margaret Natasa di Pontianak, Selasa (20/12).

Ia juga prihatin dengan kondisi perbatasan yang semakin kurang diperhatikan karena otonomi daerah tidak berjalan maksimal. Usulan pemekaran di daerah perbatasan juga perlu dipertimbangkan. Namun hal itu tidak bisa dilakukan saat ini karena adanya moratorium pemekaran daerah "Parahnya evaluasi pemekaran belum keluar-keluar," kata putri Gubernur Kalbar, Cornelis, itu.

Dia menegaskan, atas pertimbangan itu pemerintah harus objektif. "Mari kita lakukan evaluasi seberapa urgen pemekaran," katanya.