Pemekaran Dianggap Solusi Masalah Perbatasan

Selasa, 20 Desember 2011 – 22:55 WIB

"Kalau memang di daerah lain tidak terlalu bermanfaat bahkan merugikan tapi bagaimana dengan daerah perbatasan. Kalau di daerah perbatasan dalam pemekaran lebih memercepat pembangunan," ujarnya.

Ia menambahkan, sekarang anggaran untuk perbatasan tersebar di beberapa kementerian. Sementara, di kementerian seolah haram hukumnya berkoordinasi lintas sektoral. "Itu kan barang mahal yang namanya koordinasi di negeri ini," sindirnya.

Harusnya, lanjut dia,  Badan Nasional Pengelola  Perbatasan (BNPP) selalu melakukan koordinasi. "Tapi setiap mereka berhadapan dengan menteri-menteri, mereka tidak dianggap," katanya.

Alasannya, kata dia, karena BNPP melakukan fungsi koordinasi bukan melakukan fungsi program. Tapi saat koordinasi mentok di kepala badan.

PONTIANAK -- Pemerintah dinilai kurang melakukan pendekatan kesejahteraan dalam membangun masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next