Pemerintah Akui Ada Pembatasan Pembelian Beras, Terjadi Kelangkaan?

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui ada pembatasan pembelian beras premium di toko ritel modern.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pembatasan pembelian beras dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

“Pembatasan pembelian ini dari dulu dari beberapa bulan lalu, itu sudah diterapkan sejak tahun lalu. Kenapa dibatasi dua pak total 10 kilogram? Itu supaya distribusinya merata, kalau di rumah tangga (konsumsi) berasnya 5-10 kilogram, itu tentunya sudah cukup,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pembatasan pembelian beras di ritel telah diinisiasi sejak Oktober 2023, terutama pada pembelian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Hal itu, lanjut dia, agar mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan memastikan masyarakat secara luas tidak belanja beras berlebihan melebihi kebutuhan normal.

Di samping itu pemerintah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Dia mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga yang terkait telah diberikan arahan Presiden Joko Widodo untuk bergerak cepat mengatasi kondisi beras nasional hari ini. Hal itu, lanjut Arief, menanggapi dinamika kondisi beras nasional menjadi salah satu konsentrasi pemerintah.

“Badan Pangan Nasional tadi bersama Bapak Presiden, ada Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Dirut Bulog, tadi pagi-pagi sekali dipanggil dari istana ya, untuk membahas kondisi perberasan hari ini,” katanya.