Pemerintah Akui Tertinggal Jauh Urusan Tes Massal Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyadari tes massal Covid-19 di Indonesia termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara dunia. Hal ini pula yang membuat Indonesia sulit melakukan relaksasi terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya menyiapkan persyaratan untuk merelaksasi kebijakan PSBB. Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi Indonesia dalam mengambil kebijakan tersebut.

Pertama, kata Suhardi, melihat potensi penularan berdasarkan angka reproduksi dasar (R0). Rata-rata R0 Covid-19 di dunia berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Sementara Indonesia sendiri R0 sebesar 2,5, yang artinya penularan Covid-19 dari satu orang bisa menularkan dua hingga tiga orang.

"Jadi kalau sudah 14 hari itu posisinya (R0) di bawah satu, maka siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB," ujar dia melalui telekonferensi, Rabu (20/5).

Kedua, lanjut dia, melihat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19. Suharso mengatakan kapasitas kesehatan tersebut harus 60 persen dari total fasilitas medis. Sederhananya, pasien Covid-19 harus di bawah 60 kasur terhadap seratus tempat tidur yang disediakan rumah sakit.

"Pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60, itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur," kata Suharso.

Terakhir, kata dia, adalah tes massal Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Saat ini angka tes massal di Indonesia masih termasuk rendah di dunia.

Menurut Suharso, saat ini perbandingan tes Covid-19 di Indonesia baru 743 per satu juta orang. Namun, ke depan tes massal akan terus digenjot. "Jadi dengan tiga indikator itu kami akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak," kata dia. (tan/jpnn)