Pemerintah Bentuk Dewan Aglomerasi Jakarta, Fungsinya Mengurus Permasalahan Perkotaan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya diklaim dibentuk untuk meringankan kerja pemerintah mengatasi beragam masalah perkotaan seperti kemacetan hingga banjir.

"Banyak masalah-masalah bersama seperti masalah banjir, masalah transportasi, masalah sampah, polusi dan segala macam, sehingga memerlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi untuk perencanaan pembangunannya," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mendatangi kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Menurut Tito, Jakarta sudah tidak memiliki batas alam wilayah dengan kawasan penyangga lainnya.

Hal tersebut membuat beberapa permasalahan di Jakarta saling berkesinambungan dengan kondisi di wilayah sekitar seperti banjir, penumpukan sampah, hingga macet.

Karena itu, eks Kapolri itu menilai butuh kerja sama dan kolaborasi antarpemerintah kota untuk menyelesaikan permasalahan itu dari hulu ke hilir.

Dia pun mencontohkan kondisi yang sama dengan di Papua yang menggunakan kebijakan otonomi khusus dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan.

"Kami mengambil template di Papua, di Papua juga sama perlu ada harmonisasi antarkabupaten kota dan provinsi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Papua," kata dia.

Namun berbeda dengan Papua, Tito memastikan ketua Dewan Aglomerasi Jakarta akan dipilih langsung oleh presiden melalui Keputusan Presiden.