Pemerintah Beri Sinyal Penetapan Gubernur

RUU Keistimewaan Jogjakarta

Selasa, 19 Juli 2011 – 06:41 WIB

Dalam lobi tertutup itu, kata Hakam, sudah berkembang perspektif dari pemerintah dan DPR terkait konsep RUUK Jogja. Bahwa permasalahannya tidak sekedar yuridis, namun juga mempertimbangkan kondisi defacto dari Jogjakarta saat ini. "Tentang penetapan pemilihan ini bisa dengan pendekatan yang nanti akan dicoba carikan titik temunya," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pertemuan berikutnya dengan Komisi II DPR akan membahas beberapa poin terkait konsep penetapan yang dikombinasikan dengan pemilihan. "Penetapan itu kita cari formulasinya seperti apa. DPR juga seperti itu, kita cari lah," kata Gamawan usai lobi.

Gamawan menilai, sudah ada perkembangan dalam pembahasan RUUK Jogja. Masing-masing pihak sudah bisa berpikir jernih untuk saling mengakomodasi satu sama lain. "Dalam pertemuan berikutnya, tinggal mencari titik temunya, termasuk model Demokrat itu alternatifnya," tandasnya. (bay)

JAKARTA ---Pembahasan Revisi Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Jogjakarta, nampaknya mulai mengerucut pada konsep penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News