Pemerintah dan Komisi X DPR Sepakati RUU SKN Jadi RUU Keolahragaan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan Komisi X DPR RI menyepakati Rancangan Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) resmi berubah nama menjadi Undang-undang Keolahragaan.

Keputusan tingkat I ini disepakati dalam Rapat Kerja tentang RUU SKN dengan Komisi X DPR RI bersama Menpora Zainudin Amali di ruang Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Senin (14/2) sore.

Hadir pula mewakili pemerintah, Mendagri yang diwakili Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Pada Tata Naskah Dinas, Dr. Sugeng Hariyono, Menpan RB diwakili Staf Ahli Bidang Buday Kerja, Teguh Widjinarko, Menteri Keuangan diwakili Staf Ahli Menteri keuangan Wina Wudiani dan Menteri Hukum dan HAM diwakili Direktur Jendral peraturan Perundang-undangan, Benny Riyanto.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda saat membacakan kesimpulan rapat mengatakan Komisi X DPR RI dan Pemerintah menerima laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) dan draf RUU tentang Keolahragaan hasil Panja 14 Februari 2022.

"Komisi X DPR RI dn Pemerintah menyepakati judul RUU menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Keolahrgaaan," kata Syaiful Huda.

Syaiful Huda juga menyampaikan pandangan akhir pemerintah dan pandangan mini fraksi-fraksi Komisi X DPR terhadap RUU tentang Keolahragaan, mereka setuju untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan pembicaraan tingkat II di rapat paripuma DPR RI.

"Seluruh fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui naskah RUU tentang Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dan diteruskan dalam pembicaraan tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI," jelasnya.

Sebelumnya, dalam raker ini Ketua Panja RUU SKN, Dede Yusuf melaporkan bahwa RUU SKN sebagai inisiatif DPR telah membahas sebanyak 861 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menyelesaikan pembahasan dalam waktu tiga kali masa sidang kurang tiga hari.