Pemerintah Diminta Beri Keputusan Tepat Terkait Batas ZEE dengan Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai organisasi nelayan dan maritim berharap agar pemerintah dapat memberikan keputusan yang tepat dan dipertimbangkan, terkait penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam, yang berada di wilayah Laut Natuna Utara.

Laut Natuna Utara masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: WPP-RI 711, bersama dengan perairan Selat Karimata dan Laut China Selatan.

Potensi kelautan yang besar ini disebut belum dikelola dengan baik, masih banyak masyarakat pesisir yang belum dapat disejahterakan melalui melimpahnya sumber daya laut ini.

"Patut diingat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki potensi kekayaan yang berasal dari sumber daya alam kemaritiman yang sangat besar yang belum dikelola secara maksimal sampai dengan saat ini," ujar pendiri serta Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI).

Beberapa tokoh lainnya juga mengharapkan pemerintah dapat selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Pemerintah Indonesia seyogyanya selalu memprioritaskan kepentingan nasional termasuk dalam pengelolaan ZEE Indonesia dalam hal ini yang berbatasan dengan Vietnam," kata Ketua Umum Maritim Muda Nusantara Kaisar Akhir.

Kepentingan nasional yang dimaksud termasuk peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan Indonesia baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Ketua KNTI Provinsi Aceh, Azwar Anas mengingatkan jangan berikan konsesi untuk Vietnam dalam perundingan penetapan batas ZEE dengan Vietnam.