Pemerintah Diminta Tolak Permintaan Maaf Belanda

jpnn.com - JAKARTA - Sejarahwan LIPI Anhar Gonggong mengimbau Pemerintah RI menolak permintaan maaf dari Belanda terkait peristiwa genosida yang dilakukan tentara Belanda di Sulawesi dipimpin Raymond Pierre Paul Westerling saat agresi Belanda tahun 1945 hingga 1950.

Sepanjang bangsa ini masih dianggap inlander, Anhar mengimbau agar Indonesia tidak perlu berbaik-baik dengan Belanda.

"Permintaan maaf dari Pemerintahan Belanda tidak akan menyelesaikan masalah. Kecuali Belanda memenuhi syarat penting lainnya, yakni akui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan baru menyampaikan permintaan maaf atas pembunuhan massal yang dilakukan Westerling di Sulawesi dan daerah lainnya dalam kurun waktu tahun 1945 hingga 1950," kata Anhar Gonggong, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (4/9).

Selama dua hal tersebut tidak diakui lanjutnya, sebagai ahli waris korban, Anhar Gonggong tidak akan pernah menerima permintaan maaf tersebut. "Termasuk kompensasi dana yang dijanjikan Pemerintah Belanda sebesar 20 ribu Euro bagi 10 ahli waris korban kekejaman Westerling," tegasnya.

Berapa pun besarnya uang yang diberikan, menurut Anhar Gonggong tidak akan bisa menggantikan nyawa yang dihilangkan secara paksa melalui pembunuhan keji itu.

"Keluarga saya yang terbanyak disiksa hingga mati oleh Westerling di Sulawesi Selatan. Dari penelusuran sejarah, saya menemukan bahwa tindakan keji Westerling itu direstui oleh Pangeran Belanda Bernhard," ungkapnya.

Diceritakannya, Westerling secara sengaja ditugasi ke Sulawesi Selatan untuk menumpas gerakan sejumlah tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang menolak keinginan Belanda menjadikan Sulawesi sebagai Negara Indonesia Timur.

"Keinginan Belanda itu mendapat perlawanan sangat kencang dari rakyat Sulawesi Selatan. Belanda menyikapi dengan teror maka Weterling dikirim untuk melakukan teror. Caranya membunuh massal dan kejam. Termasuk membunuh ibu-ibu hamil," ujar Anhar.