Pemerintah Diminta Transparan soal Vaksin Covid-19 untuk Menghindari Keraguan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pemerintah perlu menjelaskan dengan transparan soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19, untuk menghindari keraguan di tengah masyarakat.

"Pemerintah harus mampu mengkomunikasikan teknis pengaplikasian vaksinasi Covid-19 dengan benar dan tepat kepada masyarakat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10).

Menurutnya, menjelang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang direncanakan dimulai pada November 2020, memang banyak masukan dan informasi yang berkembang.

Salah satunya, jelas Rerie -panggilan Lestari, masukan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) yang meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi Covid-19.

Melalui Twitter resmi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), PAPDI meminta vaksin Covid-19 yang akan digunakan harus sudah terbukti efektivitas, keamanan, dan imunogenisitasnya melalui uji klinik sesuai tahapan pengembangan vaksin baru.

Menurut Rerie, Pemerintah harus segera merespons masukan PAPDI itu agar masyarakat memahami apa yang akan dilakukan Pemerintah terkait tahapan dan kelayakan vaksin Covid-19 yang digunakan.

Pada kesempatan terpisah, jelas Rerie, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto juga mengungkapkan nantinya akan ada vaksin untuk kelompok prioritas yang diberikan secara gratis dan ada pula vaksin yang bisa diakses masyarakat secara mandiri.

Menurut Legislator Partai NasDem itu, menjelang tahapan vaksinasi Covid-19 komunikasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah harus benar dan tepat sasaran, agar tidak terjadi pemahaman yang salah dan berakibat penolakan di tengah masyarakat.