Pemerintah Disarankan ke MK Soal Harga BBM

Ia menegaskan, pembatasan BBM sudah ada di pasal 7 ayat 4 Undang-undang APBN 2012. "Nah, kalau sekarang tiba-tiba pemerintah ingin menakikkan, harus mengajukan ke MK soal pasal itu," kata putri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, itu.

Dia menegaskan, kalau pemerintah memberlakukan kenaikan BBM, maka masyarakat kecillah yang akan semakin terbebani."Kalau itu dilakukan masyarakat kecil akan lebih berat bebannya," ujar Puan.

Rencana dua opsi pemerintah untuk menetapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) secara tegas ditolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP meminta satu opsi tambahan, yakni menolak pembatasan maupun kenaikan harga BBM bersubsidi untuk sekarang ini.