Pemerintah Harus Adil, Bansos untuk Korban PHK Bagaimana?

Oleh jarena itu, dia meminta BPS memperbarui data Program Keluarga Harapan (PHK), agar kebijakan pemerintah juga menyasar masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

"Untuk data PHK, berapa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi itu belum ada. Mereka tidak memiliki data. Ini yang saya pertanyakan kepada BPS sebagai penyedia data pemerintah," tegasnya.

Legislator asal Sukabumi itu menilai ada misleading antara penyedia data dengan program yang disediakan.

"Sehingga kalau bicara bantuan Rp 600 ribu, bukan masalah efektif tidaknya, tetapi perlu diperhitungkan juga masyarakat lain yang juga terkena dampak Covid-19," kata ketua DPP Gerindra tersebut.

Dia menyinggung kembali angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang kontraksi hingga minus 5,32 persen. Tentu kondisi ini perlu segera disikapi sampai akhir tahun.

Salah satu cara yang paling cepat mengerek pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Salah satu yang efektif ialah menambah program bantuan sosial seperti BLT.

"Tetapi kami berharap karena masyarakat yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi diperhatikan seperti pekerja yang menerima subsidi gaji. Tolong diperhatikan kesetaraannya. Jangan sampai menimbulkan kerusuhan sosial," ucap Hergun.