Pemerintah Harus Jadi Teladan Masyarakat dalam Pengamalan Pancasila

Dia memberikan contoh, siapa pun yang bekerja di lembaga publik seperti menjadi anggota dewan, menteri, atau kepala pemerintahan yang menangani urusan masyarakat harus tetap dihukum jika menyeleweng.

Mantan rektor (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh 2005-2009 ini juga memberikan pandangannya terkait ancaman radikalisme dan terorisme.

Menurutnya, masyarakat harus menegakkan Pancasila sebagai benteng agar tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme.

Selain itu, masyarakat jangan sekali-sekali mudah terpengaruh terhadap ajakan-ajakan bohong, provokatif, ajakan bawah tanah dan sebagainya yang tidak sah dan tidak ada ujung pangkalnya.

“Walaupun yang mengajak itu bernama ulama, bernama pejabat atau dari partai, jangan di dengar sama-sekali. Harus kita sadarkan kepada masyarakat bahwa kita harus ikuti pemipin yang sah yang telah ditunjuk untuk memimpin negeri ini,” tutur peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Dia juga meminta pemerintah lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kalau tidak transparan maka rakyat tidak percaya lagi pada informasi dari pemerintah, maka mereka akan percaya kepada informasi yang diluar pemerintah. Ini yang berbahaya. Karena kalau informasi itu berasal dari kelompok-kelompok yang radikal, bisa bahaya masyarakat kita itu nanti,” ujarnya.

Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor penting. Para guru, ustaz, ulama, pemimpin atau ketua adat harus benar-benar melihat, membimbing dan mengayomi masyarakat.