Pemerintah Harus Jawab Tuduhan Kemenlu AS soal Aplikasi PeduliLindungi Melanggar HAM

Dalam konteks ini, Saleh meminta pemerintah memberikan penjelasan utuh dan menjawab semua tuduhan yang disampaikan Kemenlu AS sebelum isunya meluas di luar negeri.

Sebab, katanya, citra Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di Asia harus dijaga. Jangan sampai isu pelanggaran HAM pada PeduliLindungi mendegradasi posisi tersebut.

Terlebih lagi, dari laporan Kemenlu AS menyebut tuduhan pelanggaran HAM itu awalnya telah disuarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.

"Walau tidak disebutkan nama LSM-nya, pemerintah semestinya sudah tahu. Apalagi, LSM-LSM dimaksud konon sudah pernah menulis surat protes ke pemerintah terkait hal ini." ujar ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Baca Juga: Pengeroyokan Ade Armando, Tagar Tangkap Husin Shihab Mencuat, Ada Apa?

Anggota DPR Dapil II Sumut itu menyarankan LSM-LSM tersebut harus diajak berdiskusi, sekaligus menjelaskan soal aplikasi PeduliLindungi.

Jika memang dari hasil diskusi disimpulkan ada pelanggaran HAM, Saleh menyarankan pemerintah harus segera mengevaluasi aplikasi PeduliLindungi. "Kalau perlu, segera menutup aplikasi tersebut," kata Saleh.

Sebab, dia pribadi belum melihat manfaat langsung aplikasi tersebut dalam menahan laju penyebaran virus. Yang ada, PeduliLindungi hanya berfungsi untuk mendata status vaksinasi warga dan orang yang kena Covid.