Pemerintah Harus Tegas Atasi Konflik Agraria
Senin, 14 Januari 2013 – 23:51 WIB
JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sandra Moniaga mengakui bahwa masalah konflik pertanahan sudah sering terjadi di Indonesia. Bahkan, masalah pertanahan itu tak jarang yang berujung pada pelanggaran HAM. “Ketika terjadi klaim sepihak oleh negara, oleh pemerintah yang terjadi atas tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki atau diakui masyarakat tanah mereka, baik berdasarkan adat atau sumber lain, itu adalah suatu pelanggaran hak atas kekayaan atau property right,” kata Sandra, kepada JPNN, Senin (14/1).
Dijelaskan Sandra, ketika hak itu kemudian diberikan negara kepada pihak lain, maka masyarakat tidak bisa memanfaatkan tanahnya lagi. “ Mulailah dilanggar hak atas pekerjaan, tapi seringkali terhadap masyarakat adat itu yang terjadi juga pelanggaran hak budaya,” katanya.
Sebab, lanjut dia, seperti diketahui bagi masyarakat tanah itu merupakan kehidupan mereka. Tak jarang, kata dia, banyak Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hutan, bahkan untuk pertambangan yang menggusur tanah masyarakat. “Bahkan, ada pekuburan juga yang tergusur,” jelasnya.
JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sandra Moniaga mengakui bahwa masalah konflik pertanahan sudah sering terjadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
BERITA LAINNYA
- Humaniora
5 Berita Terpopuler: Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK, yang Tercecer Minta Ikut Seleksi, Piye Toh?
Senin, 06 Mei 2024 – 06:32 WIB - Humaniora
Sekda Jabar Nilai MTQ Jabar Sukses Besar, Kabupaten Bekasi Penyelenggara Terbaik
Senin, 06 Mei 2024 – 06:14 WIB - Hukum
Brigjen Mukti Sampai Terbang ke Bali Gerebek Pabrik Narkoba yang Dikelola 3 WNA
Senin, 06 Mei 2024 – 01:46 WIB - Hukum
Imigrasi Amankan 2 WNA Prancis Menyambi Jadi Instruktur Yoga Ilegal di Bali
Senin, 06 Mei 2024 – 01:39 WIB
BERITA TERPOPULER
- Gosip
Konon Berkas Gugatan Cerai Ria Ricis Bocor, Isinya Mengejutkan
Senin, 06 Mei 2024 – 04:09 WIB - Humaniora
5 Berita Terpopuler: Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK, yang Tercecer Minta Ikut Seleksi, Piye Toh?
Senin, 06 Mei 2024 – 06:32 WIB - Hukum
Brigjen Mukti Sampai Terbang ke Bali Gerebek Pabrik Narkoba yang Dikelola 3 WNA
Senin, 06 Mei 2024 – 01:46 WIB - Politik
KPU Purwakarta: 50 Caleg Terpilih Wajib Menyerahkan LHKPN Sebelum Dilantik
Senin, 06 Mei 2024 – 06:30 WIB - Gosip
Kabar Ribut dengan Sarwendah, Ruben Onsu Merespons Begini
Senin, 06 Mei 2024 – 05:05 WIB