Pemerintah Harus Tegas soal Turis Tiongkok Berkantong Cekak

jpnn.com, DENPASAR - Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali Elsye Deliana mengkhawatirkan kondisi kepariwisataan di Pulau Dewata belakangan ini. Sebab, maraknya wisatawan asing terutama dari Tiongkok tak dibarengi pengeluaran uang dalam jumlah besar.

Elsye yang membidangi Komite Tiongkok di ASITA Bali mengatakan, banyak wisman asal Negeri Panda yang berkantong cekak. Bahkan, paket wisata ke Bali pun diobral murah di Tiongkok dengan harga Renminbi (RMB) 299 atau sekitar Rp 600 ribu sudah termasuk tiket pesawat pergi pulang dan menginap selama 5 hari empat malam.

“Yang menjadi pertanyaan saat ini, kenapa sampai bisa dengan harga seperti ini? Istilah kami zero tour fee (perjalanan biaya murah),” kata Elsye. Baca juga: Paket Wisata ke Bali Diobral di Tiongkok, Ini Kejanggalannya

Sekretaris Komite Tiongkok ASITA Bali Herman menambahkan, banyaknya wisatawan Tiongkok yang berlibur di Bali juga mendatangkan masalah lagi yang harus segera diatasi pemerintah. Misalnya keberadaan guide dan agen perjalanan ilegal serta fotografer pre-wedding asal Tiongkok yang masuk ke Bali menggunakan visa wisata namun bekerja memotret calon pengantin.

Selain itu, ada toko-toko milik pengusaha Tiongkok yang menyubsidi wisman berkantong cekak asal China. “Ini yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Mesti dipastikan mana yang legal dan mana yang ilegal,” tuturnya.

Anggota Komite Tiongkok DPP ASITA Chandra Salim mengatakan, keberadaan guide dan agen perjalanan ilegal akan sangat merugikan Bali. Menurutnya, fenomena itu sudah terjadi di Thailand dan Vietnam.

Namun, kedua negara itu sudah mulai mengantisipasinya dengan berbagai perbaikan, termasuk lebih ketat dalam memberi izin masuk bagi wisman Tiongkok. “Jika tidak membawa uang sekitar Rp 5 juta dalam rekening tidak diberikan izin masuk Thailand, untuk wisatawan Tiongkok,” ujar Chandra.

Sedangkan Ketua Komite Tiongkok DPP ASITA Herry Sudiarto meminta pemerintah segera bertindak sebelum praktik-praktik yang merusak pariwisata Bali kian parah. Menurutnya, harus ada ketegasan pemerintah terkait pangsa Tiongkok.