Pemerintah Kesulitan Cari Formula Penetapan Sultan

Soal Pengisian Gubernur di RUUK Jogja

Senin, 20 September 2010 – 20:02 WIB

Adapun keistimewaan itu melingkupi bidang budaya, pertanahan, politik dan pemerintaan khususnya pengisian jabatan gubernur dan Wagub. "Hanya soal formulasi yang pas saja yang kita sedang terus usahakan. Pemerintah melalui Kemendagri tetap memahami aspirasi masyarakat Jogja sebagai bagian dinamika yang berkembang. Dan itu wajar," cetusnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar Presiden menetapkan Sultan Jogja dan Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jogja. Ketua Tim Kerja (Timja) RUUK DIY DPD RI, Paulus Yohanes Sumino, menegaskan, presiden tidak usah khawatir bakal dituduh melanggar aturan jika mendukung penetapan Sri Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Alasannya, karena UUK DIY adalah lex specialist (berlaku khusus) dan bukan lex generalist (berlaku umum).

Wakil rakyat asal Papua itu menambahkan, dalam kesimpulan dan rekomendasi hasil pengawasan DPD muncul formulasi keistimewaan DIY yang mencakup empat pilar, yakni sistem pertanahan, keraton sebagai pusat kebudayaan, kota pendidikan dan wisata, serta sistem kepemimpinan yang dualistik (sintesis antara ciri kharismatik dan rasional). Keempat pilar menjadi sumberdaya potensial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat DIY, baik kebutuhan dasar material maupun spiritual.(ara/jpnn)

JAKARTA - Pemerintah menjamin keistimewaan Jogja akan tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Jogja. Meski demikian

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News