Pemerintah Kukuh Gubernur Jogja Dipilih Langsung

JAKARTA - Pemerintah pusat bersikeras menginginkan ada pemilihan gubernur secara langsung di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Posisi Sultan Hamengku Buwono X (HB X) dan Paku Alam IX ditempatkan di atas gubernur. Namun, Sultan dan Paku Alam akan kehilangan kekuasaan eksekutif yang akan menjadi kekuasaan gubernur.

Sikap pemerintah tersebut akan disampaikan dalam draf final revisi RUU Keistimewaan Jogjakarta yang akan segera disampaikan kepada DPR. Pemerintah mengambil keputusan itu dalam Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

"Pemerintah menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai orang tertinggi di wilayah itu. Tapi kalau kita menganut demokratisasi, sebagai penyelenggara pemerinahan sehari-hari, dipilih rakyat secara demokratis," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto usai rapat kabinet kemarin.

Djoko menolak anggapan bahwa pemerintah akan menempatkan Sultan dan Paku Alam hanya menjadi simbol saja. Kata Djoko, pemerintah tengah merumuskan kekuasaan Sultan dan Paku Alam. Di antaranya, memberikan izin persetujuan para calon gubernur yang akan bertarung di Pilkada. "Bukan simbol saja. Sedang kita rumuskan," kata Djoko.