Pemerintah 'Main Dua Kaki' Dalam Menetapkan Jadwal Pilkada 2020

Selasa, 12 Mei 2020 – 23:45 WIB

Warga menggunakan hak suaranya di Pilkada. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

Pasalnya, pemerintah menetapkan jadwal pilkada berdasarkan usulan penyelenggara pemilu dan DPR. Masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Juga:

• Hendardi: Ini Gambaran Nafsu TNI Merengkuh Kewenangan Baru

"Saya melihat pemerintah juga punya klausul pamungkas di Perppu ini. Pasalnya disebut jika tak bisa dilaksanakan pada Desember 2020, maka bisa diundur setelah Corona berakhir," katanya.

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, menangkap kesan dalam hal ini pemerintah bermain dua kaki.

"Jadi, kaki pertama di Desember 2020 dan kaki yang lain setelah Corona beres. Artinya terbuka juga kemungkinan pilkada bisa dilaksanakan pada 2021 mendatang," pungkas Ujang.(gir/jpnn)

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 ke Desember mendatang, kurang tepat.

• First «
• Prev
• 1
• 2