Pemerintah Masih Gamang

Rapat Kabinet Paripurna Belum Batasi BBM Subsidi

Rabu, 25 April 2012 – 06:14 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Rapat Terbatas BBM dengan Pelaku Ekonomi di kantor Presiden Jakarta, Selasa (24/4). FotoL ABROR RIZKI / RUMGAPRES

JAKARTA-Pemerintah bertindak ekstra hati-hati sebelum mengambil kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin, pemerintah belum memiliki langkah konkret untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi.

"Kami masih tetap mendalami hal-hal yang terkait dengan opsi tersebut," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa setelah sidang kabinet di Kantor Presiden. Menurutnya, setiap ide perlu disiapkan implementasinya sehingga diterima mayoritas masyarakat. "Jadi jangan dispekulasikan dulu. Nanti akan disampaikan pada saat yang tepat," sambung Hatta.

Mantan menhub dan mensesneg itu mengatakan, pemerintah perlu melakukan sejumlah kebijakan seiring dengan tidak adanya kenaikan harga BBM. Sebab, jika tidak, akan terjadi lonjakan sehingga kuota 40 juta kiloliter akan terlewati. "Itu akan meningkatkan subsidi BBM dan listrik Rp 340 triliun. Kalau tidak ada kebijakan itu, dipastikan akan mendorong defisit lebih dari tiga persen," urainya.

Hatta menyebutkan, pengendalian itu terkait dengan kedisiplinan untuk menjaga kuota yang dilakukan oleh pemerintah daerah. "Kuota itu ditentukan oleh pemda dan BPH Migas. Dalam hal ini termasuk juga pemda mengawasi penyimpangan yang mungkin terjadi akibat penggunaan BBM yang tidak pada tempatnya," paparnya. Misalnya, terjadinya rembesan dalam daerah pertambangan dan perkebunan yang masuk kategori tidak dibenarkan menggunakan BBM bersubsidi.