Pemerintah Masih Gamang

Rapat Kabinet Paripurna Belum Batasi BBM Subsidi

Rabu, 25 April 2012 – 06:14 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Rapat Terbatas BBM dengan Pelaku Ekonomi di kantor Presiden Jakarta, Selasa (24/4). FotoL ABROR RIZKI / RUMGAPRES

Kedua, menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah. Ketiga, mengoptimalkan program perlindungan sosial. "Ini untuk menjaga daya beli masyarakat yang miskin. Tetap bisa menjangkau antara lain dengan Jamkesmas, program keluarga harapan, PNPM, BOS dan raskin," terangnya.

Arahan berikutnya adalah mendorong pertumbuhan investasi dengan target Rp 283 triliun, peningkatan daya saing terutama produk eskpor nonmigas melalui diversifikasi pasar tujuan ekspor. Kemudian, penguatan perdagangan di dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran barang dan menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengendalikan produk impor yang berpotensi bisa menurunkan daya saing produk domestik.

"Ini termasuk juga kemungkinan peluang-peluang terjadinya barang-barang illegal. Semuanya ini dengan memperkuat bea cukai untuk melakukan fungsi pengawasan," katanya. (fal)

JAKARTA-Pemerintah bertindak ekstra hati-hati sebelum mengambil kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam sidang kabinet paripurna

• First «
• Prev
• 1
• …
• 3
• 4

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News