Pemerintah Menghemat Rp 90 Triliun Lewat e-Tendering dan e-Purchasing

Mempermudah proses pengadaan. Selanjutnya LKPP juga melakukan kolaborasi teknologi dengan K/L/PD dan e-marketplace meluncurkan program Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) memudahkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai pengadaan maksimal Rp50 Juta.

“Program Bela Pengadaan merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upayapemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, diharapkan Bela Pengadaan dapat mempermudah proses
belanja langsung dan mendukung adanya pembinaan UMK untuk Go-Digital. Sampai dengan saat ini, Program Bela Pengadaan sudah melibatkan 71 K/L/PD," ungkap Roni pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan di Bogor dengan mengambil tema “Transformasi Digital Dan Profesionalisme SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Upaya LKPP lainnya adalah dengan membentuk SDM Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten dan profesional serta kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang unggul dan modern.

Keberadaan JF PPBJ sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pengadaan menjadi lebih profesional.

Sampai saat ini K/L/PD yang belum memiliki JF PBJ sebanyak 420. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah JF PPBJ masih sangat sedikit, sedangkan kebutuhan jabatan fungsional pengadaan sendiri diperkirakan mencapai 12.500 personel.

Sebagai perbandingan, rata-rata jumlah paket pengadaan periode Tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617
K/L/PD.

Berdasarkan angka ini, diperkirakan 1 orang pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibebankan untuk mengerjakan kurang lebih 813 paket pengadaan. Kondisi ini sangat tidak ideal.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah tren belanja masih belum menunjukkan perbaikan kualitas yang signifikan.