Pemerintah Meningkatkan Mutu SDM Melalui Pelatihan Kerja

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia juga dihadapkan persoalan miss match. Yakni ketidak sesuaian antara orientasi pendidikan dengan pekerjaan setelah lulus. Oleh karenanya, pelatihan di BLK ini juga bisa memperkuat kompetensi mereka.

“Kami juga mendorong pelatihan kerja di BLK dengan program 3R BLK. Program ini dimaksudkan agar pelatihan kerja di BLK fokus dengan potensi daerah setempat atau kebutuhan pasar kerja. Artinya, pelatihan berbasis demand driven,” kata Bambang Satrio menjelaskan.

Ia juga menjelaskan, saat ini ada 301 BLK di seluruh Indonesia, 17 diantaranya adalah UPTP Kemnaker dan sisanya milik pemda. Adapun, kapasita latih BLK mencapai 276 ribu orang per tahun. Untuk dapat memenuhi kebutuhan Indonesia akan tenaga kerja terampil, kapasitas BLK ini akan terus ditingkatkan.

“Pelatihan di BLK juga diharapkan menjadi sarana peningkatan kompetensi bagi masyarakat yang habis putus PHK,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Kompartemen Kadin Indonesia, Bob Azam saat ini Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai penggerak utama ekonomi. Hal ini disebabkan salah satunya oleh perkembangan teknologi dan informasi (TI) pada hampir semua aspek.

Menurutnya, saat ini faktor utama penggerak ekonomi adalah penguasaaan teknologi dan SDM kompeten.

“Selain diimbangi dengan inovasi dan perbaikan iklim bisnis, faktor kunci lain untuk menyambut perubahan ini adalah penyiapan SDM kompeten,” terangnya.

Ia menambahkan, 56 persen pasar kerja Indonesia rentan akan perubahan yang disebabkan oleh technology disruption. Oleh karenanya, program percepatan kompetensi haruslah mendapat dukungan dari semua pihak. Baik pelaku industri maupun masyarakat secara umum.