Pemerintah Minta ASN Pemprov Sumut Menjaga Netralitas di Pemilu 2024

“Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif dari APBN,” kata Togap.

Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, melibatkan TNI dan Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN.

“Keberhasilan pemilu dan pilkada tahun 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyarakat,” katanya.

“Indikator keberhasilan pemilu dan pilkada, termasuk kelancaran proses, partisipasi pemilih yang tinggi, ketiadaan konflik yang dapat merusak persatuan, dan kelancaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah,” sambungnya.

Togap menyoroti kabupaten/kota di Sumatera Utara yang tingkat kerawanannya tinggi, yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Nias Selatan.

“Tolong untuk kabupaten yang tingkat kerawanannya masih tinggi agar menjadi catatan Kesbangpolnya agar melakukan rapat Forkopimda untuk mengantisipasi hal ini,” katanya.

Rakor ini dihadiri langsung menpora yang diwakili Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Ketua DPRD Sumut, pimpinan Forkopimda, Sekretaris Daerah Sumut, bupati dan wali kota, ketua KPU dan Bawaslu Sumut. (rhs/jpnn)