Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pemerintah Perlu Moratorium Pemekaran

Kamis, 30 Oktober 2008 – 16:56 WIB
Pemerintah Perlu Moratorium Pemekaran - JPNN.COM
Dia berpendapat, perbaikan struktur ekonomi dengan menghemat penggunaan barang impor disertai dengan promosi produk dalam negeri harus digalakkan supaya pertumbuhan ekonomi tidak selalu tergantung pada harga bahan kebutuhan di pasar global. Di samping itu, prioritas alokasi anggaran pun harus didukung oleh komitmen bersama antara pemerintah dan parlemen. Seorang anggota panitia anggaran dari satu fraksi di parlemen harus berkonsentrasi pada anggaran satu departemen. Dengan demikian semua bentuk kontrol dan pengawasan dari masyarakat bisa disampaikan kepada yang bersangkutan."Para pelobi yang terkait dengan departemen itu tak perlu melobi banyak orang. Tetapi, hanya orang yang memang berkonsentrasi di bidang itu dari masing-masing partai," jelasnya. .

Juga dikatakan, pegawai di DPR seharusnya tidak berada di bawah Menteri PAN, seperti juga pegawai di MA. Secara konstitusi independen, tapi secara kepegawaian tidak independen.

Sementara itu, pembahasan anggaran dimulai tiga tahun sebelum dan selesai paling terlambat empat bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Ketua Panitia Anggaran Parlemen diambil dari partai oposisi terbesar. Empat bulan sebelum tahun anggaran berakhir pertanggungjawaban pengeluaran keuangan pun sudah disusun dan akan selesai dievaluasi secara menyeluruh pada bulan Maret atau April tiap tahunnya.Pada kesempatan yang sama, Direktur Freiderich Nauman Stiftung (FNS) Rainer Heufers mengatakan, penyusunan anggaran negara harus terinci dan terbuka ke publik. Dalam anggaran Kementerian Luar Negeri Jerman, kata dia, anggaran untuk kurir yang mengurus pengiriman surat-surat dirinci. Data kenaikan gaji karyawan pun demikian sehingga tidak terlihat ada kejanggalan antara besarnya pendapatan dengan gaya hidup seseorang jika diteliti. Hal itu berlaku terhadap 22 departemen di Jerman.(eyd)

JAKARTA – Pemerintah didesak segera melakukan moratorium pemekaran wilayah, karena pemekaran dianggap menyedot sebagian besar APBN. Sementara

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News