Pemerintah Pusat Akan Paksa Pemda Lakukan Redistribusi PNS

jpnn.com - JAKARTA - Berkurangnya kuota formasi CPNS dari tahun ke tahun telah menuntut kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan redistribusi PNS. Redistribusi tidak hanya lintas kabupaten/kota saja, tapi juga lintas provinsi.

Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, jumlah PNS saat ini sudah terlalu banyak. “Mau tidak mau harus ada redistribusi PNS dari instansi yang gemuk organisasinya ke instansi yang aparaturnya terbatas," katanya di Jakarta, Selasa (19/8).

Saat ini, resdistribusi PNS masih dibawah kendali PPK. Hanya saja, program ini tidak jalan. Sebab, daerah yang kekurangan tetap meminta formasi. Sementara di sisi lain, pemda yang kelebihan PNS belum mau melakukan mutasi.

"Ini sedang kita rumuskan bagaimana agar redistribusi PNS ini jalan. Yang mentransfer dan menerima PNS harus sama-sama enaklah," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Evaluasi dan Pengadaan Aparatur KemenPAN-RB, Diah Faraz. Menurutnya, redistribusi PNS antar-provinsi tidak jalan karena aparaturnya tak mau dimutasi. Itu pula sebabnya PPK harus powerful dalam melaksanakan program ini.

"Manajemen PNS kita sekarang diarahkan dari zero growth ke minus growth. Itu artinya penambahan pegawai hanya bisa dilakukan bila daerah betul-betul membutuhkan pegawai. Sedangkan daerah yang berlebih pegawainya, harus melakukan redistribusi PNS agar bebannya berkurang," bebernya.(esy/jpnn)