Pemerintah RI Tahan Diri

Jumat, 27 Agustus 2010 – 02:59 WIB

Pengalihan isu itu, hanya akan memaksa pemerintah Indonesia untuk meminta maaf. Menurut Muzani, Malaysia sudah sangat terpojok dengan tekanan dan kritik yang muncul dari warga Indonesia. "Kita tidak boleh terpancing, substansinya adalah masalah kedaulatan yang harus segera diselesaikan," tegasnya.

Wakil Ketua DPR Anis Matta juga meminta pemerintah tidak terlalu berlebihan. Masalah dengan Malaysia adalah salah satu problem perbatasan. Apa yang dilakukan Malaysia bisa saja dilakukan oleh Indonesia sewaktu-waktu. "Tidak perlu bereaksi berlebihan, yang penting tetap pada penyelesaian hukum dan diplomasi," jelasnya.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah sebagaimana rekomendasi Komisi I. Pemerintah dituntut untuk tidak terlalu lunak kepada pemerintah Malaysia. "Kita harus melakukan langkah supaya Malaysia tidak bisa meremehkan Indonesia," kata Pram.

Jika Malaysia melakukan travel advisory, maka Pemerintah Indonesia harus berlaku lebih dari itu. Menurut Pram, Malaysia harus diingatkan betapa banyak pelanggaran yang mereka lakukan terhadap Indonesia. Di luar masalah batas wilayah dan TKI, Malaysia juga pernah mengklaim budaya Indonesia menjadi miliknya. "Pak Marty walau cara bicaranya kalem, substansinya jangan kalem," ujar politisi PDIP itu. (sof/dyn/bay)