Pemerintah Siapkan Program Pemberdayaan Masyarakat

JAKARTA — Keputusan pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, diperkirakan akan berdampak pada bertambahnya pengangguran. Dari hasil evaluasi, setiap bulan diperkirakan akan ada 15-20 ribu calon TKI yang gagal berangkat akibat moratorium.

Untuk antisipasi pengangguran, dibawah Kementrian koordinator perekonomian tengah disusun program kerakyatan sejenis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Modalnya akan diambil dari anggaran penghematan di masing-masing Kementrian dan lembaga. ‘’Sejak 2 hari ini sudah digodok di Kemenkeu. Bulan depan sudah bisa jalan. Diperkirakan dari anggaran ini harus bisa menyediakan 2,5 juta lapangan kerja dalam setahun,’’ jelas Menakertrans, Muhaimin Iskandar pada wartawan di Jakarta, Senin (27/6).

Rencananya program kerakyatan ini akan difokuskan di daerah-daerah basis rekruitmen TKI seperti di Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Setiap Kementrian dan Lembaga diminta untuk ikut menyiapkan masing-masing program pro rakyat pasca moratorium. ‘’Semua anggaran sedang dihitung dari PU, Kemenakertrans, PNPM mandiri, sektor kelautan, dan di berbagai sektor. Tujuannya agar semua TKI yang tidak berangkat dapat ditangani,’’ kata Muhaimin.

Bentuk program ini akan sama seperti permodalan dana bergulir. Akan diarahkan untuk alokasi dana kegiatan padat karya sehingga bisa menyerap banyak lapangan kerja. Seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan wirausahawan.