Pemerintah Tak Akan Blokir Wikileaks

Senin, 06 Desember 2010 – 06:08 WIB

Tifatul sudah membaca informasi dan analisa kawat diplomatik tersebut secara detail. Menurut dia, walaupun terkait langsung dalam materi tersebut tapi sampai saat ini tidak ada hal yang harus diklarifikasi ulang oleh pemerintah. Tifatul menilai. sejak mulai diunggah ke domain publik pada Minggu (28/11) hingga (5/12) rentetan bocoran informasi dari WikiLeaks belum mengungkapkan laporan khusus dari Kedutaan Besar AS di Jakarta. WikiLeaks memang mengklaim memiliki 251.287 bocoran memo diplomatik AS dan hingga kini baru mengunggah 821 dokumen.

"Menurut indeks, mereka memang memiliki 3.059 laporan dari Kedubes AS di Jakarta dari November 1990 hingga Februari 2010 tapi kan belum semua dipublish," kata Tifatul.

Secara terpisah, Kemenlu RI belum berencana memanggil Duta Besar AS di Jakarta untuk menjelaskan kebocoran dokumen tersebut diWikiLeaks. Kemenlu hanya akan memonitor perkembangan isu ini sampai pada batas-batas yang memerlukan diambil tindakan preventif untuk mencegah melebarnnya isu.

"Kami tidak berencana memanggil Dubes AS karena pada hakikatnya masalah ini harus ditangani sendiri oleh mereka," ujar Jubir Kemenlu Michael Tene. Di bagian lain, Polri menanggapi bocoran informasi Wikileaks soal rencana balasan teroris setelah kematian Imam Samudera dengan tenang. "Selama ini operasi anti terorisme terus berjalan, jadi setiap ancaman pasti sudah dianalisa," ujar Kabidpenum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar kemarin (05/12).