Pemerintah tak Punya Andil pada Penandatangan MoU Proton

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Perindustrian Saleh Husin angkat suara mengenai polemik penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara perusahaan asal Indonesia, PT Adiperkasa Citra Lestari dengan perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holding Berhard di Malaysia, Jumat (6/2). Menurutnya, penandatanganan itu tidak diprakarsai oleh pemerintah, apalagi punya keterlibatan khusus.

Pembantu presiden yang juga politikus partai Hanura itu menjelaskan pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Begitu juga dengan pelibatan perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tidak ada pelibatan unsur pemerintah, baik menggunakan APBN maupun BUMN," ujar Menteri Saleh dalam pesan singkat kepada RM Online (Grup JPNN.com), Minggu (8/2).

Dia mengatakan, penandatanganan MoU itu murni business to business dan dilakukan dalam rangka membuat feasibility study untuk 6 bulan ke depan. "Jadi sekali lagi itu murni private to private," tekannya menanggapi pertanyaan yang mengaitkan hal itu sebagai bagian dari program mobil nasional.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia mengundang tanggapan dari sejumlah kalangan belakangan ini.  Pasalnya, di sela-sela kunjungan ke negara Jiran itu, Presiden hadir menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton.

Terkait kehadiran Presiden, Menteri Saleh mengungkapkan hal itu adalah wajar. Acara seperti itu jamak diselenggarakan dalam rangkaian kunjungan pemimpin-pemimpin negara manapun.

Selain itu, merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak swasta yang membuka peluang kerja sama dengan mitra dari negara tetangga.

"Selama ini, kunjungan seorang pemimpin negara manapun ke luar negeri juga menyertakan delegasi para pengusaha nasional untuk bertemu dengan sesama pengusaha di negara tujuan. Dari situ komunikasi terjalin dan ujungnya adalah kerjasama strategis, seperti investasi dan lain-lain," papar Menperin.