Pemerintah Targetkan IPK 5,0 pada 2014

Selasa, 08 November 2011 – 01:22 WIB

Menteri asal Aceh tersebut mencontohkan, sebagai perbandingan, nilai IPK negara tetangga seperti Singapura adalah 9,3. Sedangkan Malaysia mendapai 4,4 dan Korea Selatan, 5,4. "Karena itu kita masih jauh dari Singapura, jauh sekali. Yang kita yakin, kita bisa buat perubahan, tapi masih lambat. Perubahan ini tidak terlepas dari reformasi birokrasi,"jelasnya.

Terkait reformasi birokrasi, mantan anggota dewan itu kembali mengakui reformasi tersebut belum berjalan maksimal. Sebab, waktu bekerja efektif aparatur negara hanya enam sampai tujuh bulan saja. Hal tersebut berimbas pada penyerapan anggaran yang tidak lancar. "Jadi hanya sekitar empat bulan mulai Januari-April setiap tahunnya instansi hibernasi, atau tidak melakukan apa-apa, ini waktu yang terbuang,"jelasnya.

Hal itu, lanjut dia, diakibatkan perencanaan anggaran yang terlambat. Dia menguraikan, pagu anggaran di pusat masih dibahas pada dua bulan pertama di awal tahun, baru setelah itu turun ke daerah. "Itu memakan waktu lama. Tapi mereka tidak berani melanggar aturan jadi menunggu saja,"imbuhnya.

Karena itu, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi, kata dia, pemerintah akan melakukan analisa jabatan. Karena banyak kementrian dan lembaga yang belum sepenuhnya memiliki analisa tersebut. Akibatnya distribusi pegawai tidak merata dan tidak jelas tugas yang dikerjakannya. "Kita butuh analisa jabatan untuk cek kebutuhan PNS kita. Karena itu analis yang sudah ada, kita tambah. Kita juga akan awasi kinerja PNS dengan laporan absensi dan laporan kegiata harian mereka," tegasnya. (Ken)