Pemerintah Tidak Melarang Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah tidak ingin penanganan virus Corona membunuh perputaran ekonomi di Indonesia. Karena itu, seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menganggu aktivitas ekonomi, seperti membuka arus mudik.

"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah. Namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini," kata Luhut setelah menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo tentang Persiapan Menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2020, Kamis (2/4).

Luhut menerangkan, pemerintah dan seluruh aparat akan mendorong perusahaan angkutan umum menerapkan operasionalnya sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Khususnya terkait dengan jaga jarak atau dikenal sebagai phsycal distancing itu.

"Ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu mobil, satu bus yang berpenumpang 40 mungkin hanya tinggal 20 sehingga tentu harganya bisa melonjak," kata Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut, bagi masyarakat yang memaksakan untuk mudik, maka dia harus masuk karantina 14 hari di daerahnya.

"Dia kembali ke Jakarta, bisa saja dia masuk karantina lagi selama 14 hari. Tetapi ini kami untuk menjaga penyebaran dari Covid-19 tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi kita," kata dia.

Sejauh ini, kata Luhut, sudah terjadi arus mudik di beberapa daerah. Oleh karena itu, Luhut memastikan pihaknya semakin gencar berkoordinasi dengan daerah untuk menerapkan kebijakan pusat tersebut.

"Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur. Jadi sekarang kami tinggal intensifkan saja karena sudah menyadari bahaya Covid-19 ini," kata dia. (tan/jpnn)