Pemerintah Yakin Masih Ingin Pakai Cara Pemilu Serentak ?

Menurut dia, hal seperti ini hanya menguntungkan dinasti politik, yang memiliki modal, dan orang-orang yang memang bukan bidangnya di situ tetapi punya uang banyak sehingga bisa terpilih.

"Saya kira ke depan tidak akan seperti itu lagi," ujarnya.

Jhon juga menyoroti proses pelantikan KPU dan Bawaslu yang terjadi satu bulan sebelum pemilu digelar. Selain itu, kata Jhon, pemilu serentak juga minim sosialisasi.

Berbeda dengan zaman Soeharto, hanya dengan sosialisasi lewat satu stasiun televisi yakni TVRI, masyarakat bisa tahu hak dan kewajibannya.

"Jadi salah siapa? Salah negara barangkali, dan salah yang membentuk undang-undang itu dalam hal ini parlemen dan pemerintah tentu saja," ujarnya.

Karena itu, Jhon menegaskan ke depan pemilu serentak harus dipisahkan lagi. "Pileg nasional tersendiri dan pilpres sendiri," katanya.

Menurutnya, dari sisi hukum tata negara tidak ada masalah. Dia sadar betul bahwa ini transisi politik dan demokrasi, sehingga wajar tidak sempurna.

"Justru karena tak sempurna itu kami mencoba untuk mengevaluasi kembali lalu mencari solusi solusi strategis untuk apa. Saya tawarkan sebagai anggota DPD, karena kami selalu di lapangan, kami kena dampak semua itu, (pemilu serentak) harus dipisahkan," kata Jhon. (boy/jpnn)