Pemerintahan Mega dan SBY Dianggap Tak Konsisten soal Papua

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Effendy Choirie menilai pemerintah Indonesia sejak jaman Presiden Megawati memang tak pernah mau serius menuntaskan persoalan di Papua. Menurutnya, persoalan Papua tidak bisa diselesaikan secara parsial, namun harus menyeluruh.

“Dalam UU Otsus Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001) seharusnya diberikan kepada mereka itu kekayaan berapa, perempuan dihormati seperti apa, pelanggaran HAM yang dulu-dulu  mau diapakan, serta pendidikan Papua harus dikemanakan. Intinya, UU Otsus Papua bicara semua hal tentang Papua. Konkritnya UU Otsus Papua merupakan solusi komprehensif tentang seluruh masalah Papua yang terjadi,” kata Effendi dalam jumpa pers terkait persoalan Papua di gedung DPR RI, Kamis (27/10).

Sayangnya, kata dia, adalah inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan UU Otsus.  “Setelah UU itu mulai Ibu Mega tidak mau menjalankan karena tidak ada Peraturan Pemerintahnya dan sampai sekarang (era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) juga tidak ada Peraturan Pemerintahnya,” tuding politisi yang karib disapa dengan panggilan Gus Choi itu.

“Menurut saya, mulai zaman Mega hingga SBY memang tidak mau melaksanakan Undang-undang Otsus. Akibatnya seperti ini, implikasinya luar biasa. Rakyat menunggu bagaimana pelaksanaan tapi tidak pernah terwujud secara komprehenstif,” ucapnya.