Pemilu Lahirkan Pejabat Narsis

PADANG-Perkembangan demokrasi dan pemilu di negara ini, di satu sisi, sangat menggembirakan. Tapi, di sisi lain, mengundang banyak keprihatinan. Di tengah demokrasi yang terlihat terus tumbuh mekar, sebagian pihak mengatakan demokrasi Indonesia justru mengalami kemandegan parah.

’’Indonesia terjebak pada labirin transisi demokrasi yang tak berkesudahan. Akibatnya, demokrasi dinilai masih sebatas memanjakan para elite politik, baik parpol, anggota legislatif, maupun eksekutif. Rakyat belum merasakan dampak demokrasi secara signifikan, terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmurannya,’’ kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan ceramah umum dan diskusi dengan Civitas Akademika di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/8).

Memang, kata Mahfud, demokrasi sudah dimanifestasi dalam bentuk lembaga-lembaga formal  pemerintahan, pemilu, pemilukada, dan sejenisnya. Namun, di balik itu, pelaksanaan demokrasi juga dianggap berperan besar dalam mengacaukan tatanan bernegara. Di lembaga-lembaga formal negara, desain institusionalisasi demokrasi masih amburadul. ’’Buktinya, sistem dan lingkungannya justru menyuburkan korupsi,’’ ujar dia.

Menurut Mahfud, pemilu yang dilaksanakan secara rutin tetapi malah menjadi arena pencederaan nilai-nilai demokrasi. Politik uang, suap menyuap, cedera janji, dan kecurangan seolah merupakan biasa dalam tahapan Pemilu. Manipulasi data pemilih, penggelapan atau penggelembungan suara, intimidasi, dan pelanggaran-pelanggaran lain meramaikan setiap gelaran pemilu.