Pemilukada Mahal Dianggap Penyebab Kada Korupsi

Senin, 08 April 2013 – 19:35 WIB

Fenomena ini memang sesuatu yang tidak masuk akal karena disaat seseorang mau maju dalam pilkada sudah terbebani dengan biaya cukup tinggi minimal setengah miliar rupiah. "Padahal, jika gaji selama lima tahun sebagai kepala daerah ditabung pasti tidak akan pernah tertutupi," ungkapnya.

Selain itu, Hajriyanto juga mencemaskan menjamurnya budaya politik plutokrasi, dimana Parpol hanya akan memilih orang-orang kaya yang diusung dalam Pemilukada.

"Parpol dalam memajukan calonnya yang dilihat pertama kali adalah soal kemampuan logistiknya. Kemampuan lainnya, seperti visi dan misi serta integritas dan rekam jejak menjadi nomor sekian," tegas dia.

Satu-satunya cara untuk menghentikan praktek Pemilukada berbiaya tinggi harus lewat regulasi misalnya membatasi belanja iklan konstestan dan menentukan wilayah-wilayah publik yang boleh digunakan sebagai ajang kampanye, saran dia.

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Tohari mengatakan semua persoalan hukum yang saat ini menjerat kepala daerah

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next