Pemindahan Ibu Kota Indonesia Mengerucut ke Dua Provinsi

Baca: Penantian Empat Bulan Skuat Persiba Akhirnya Terbayar

Benua Etam juga bebas bencana gempa bumi dan kebakaran hutan, serta tidak berbatasan langsung dengan batas negara. Namun, wilayah ini rawan banjir di wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam. Selain itu, seperti halnya Kalteng, ketersediaan sumber daya air tanah di Kaltim rendah.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor memilih santai. Mantan bupati Kutim itu hanya menunggu hasil kajian yang dilakukan tim pemerintah pusat. Kepada awak media, Isran berujar, saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melihat apakah Kaltim memang benar-benar layak menjadi pengganti Jakarta.

Sebab menurutnya, dari sisi sarana dan prasarana pendukung, Benua Etam siap. Karena dari infrastruktur jalan, Kaltim memiliki Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Pelabuhan Peti Kemas Kariangau, Bandara APT Pranoto Samarinda, dan Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

“Enggak apa-apa. Kita tunggu saja keputusannya. Pokoknya (kita tunggu) kabar angin saja,” kata mantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, kemarin (16/5).

Menurutnya, Pemprov Kaltim tidak perlu membuat tim khusus untuk melobi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu pun dengan kajian atau telaah khusus atas usulan kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

“(Saya kira kita) enggak usah buat-buat kajian. Nanti kalau memang ada kajian, maka itu dari tim di Jakarta saja atau dari pemerintah pusat. Kalau kita ini sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat) saja,” imbuhnya. (*/drh/rom/k15)