Pemkab Bogor Diiminta Tingkatkan Koordinasi dalam Penanganan Bencana Alam dan COVID-19

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Mantan Ketua DPRD Ade Ruhandi mengkritisi lemahnya koordinasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam penanganan bencana alam maupun COVID-19.

Apalagi kemunculan pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor dalam kondisi pemulihan akibat bencana alam.

Menurut pria yang karib disapa Jaro Ade, kondisi tersebut menuntut kemampuan Pemkab Bogor dalam mengatasi masalah itu secara efektif.

"Khusus penanganan bencana alam di Bogor Barat, kelemahan tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi camat dalam proses pembangunan hunian sementara," kata Jaro Ade, Kamis (16/4).

"Selain itu lemahnya dukungan Pemkab terhadap program pemerintah pusat berupa penanaman pohon vertiver dan pohon kayu keras yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yang melibatkan TNI berdasarkan SK Bupati yang akan berakhir 30 April 2020, sementara areal bekas longsor yang belum ditanami masih sangat luas," sambungnya.

Dalam penanganan COVID-19, Jaro Ade melihat lemahnya Pemkab Bogor melakukan koordinasi pemerintahan. Hal tersebut tercermin dari kurangnya upaya sosialisasi dan edukasi tentang virus itu kepada masyarakat.

“Justru yang terlihat cukup aktif adalah institusi kepolisian dan TNI. Selain itu, kelemahan terlihat dari kesiapan melaksanakan PSBB, terutama lambatnya pengadaan APD bagi petugas kesehatan dan petugas keamanan yang menjadi ujung tombak dalam upaya melawan penyebaran covid 19," ujarnya.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor ini pun mengimbau Pemkab Bogor untuk meningkatkan koordinasi yang efektif. Hal itu agar masalah penanganan bencana alam dan pelaksanaan PSBB berjalan lancar.(mg7/jpnn)