Pemkab Pelalawan Minta DPR Perjuangkan Aspirasi Pengelolaan Blok Kampar

Kamis, 04 Desember 2014 – 17:27 WIB

Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika (memegang kertas) bersama Bupati Pelalawan, M Harris (baju batik berkaca mata) dan anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian (paling kiri) di DPR RI, Kamis (4/12). Foto; Humas Pemkab Pelalawan for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Bupati Pelalawan, M Harris menemui Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/12). Bersama dengan DPRD dan perwakilan masyarakat Pelalawan, Haris menyampaikan keinginannya agar pemerintah daerah yang dipimpinnya diberi kesempatan mengelola ladang minyak di Blok Kampar, Riau.

Di DPR, Harris dan masyarakat Pelalawan diterima oleh Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika bersama dua anggotanya, ‎Ramson Siagian dan Hari Purnomo. Di hadapan para wakil rakyat itu Harris meminta agar DPR mendesak pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Kampar kepada Pemkab Pelalawan.

Harris mengatakan, pihaknya sudah sejak 2012 memperjuangankan aspirasi agar Pemkab Pelalawan bisa mengelola Blok Kampar. Menurutnya, ladang minyak yang mampu menghasilkan produksi 1800 barel per hari itu awalnya dikelola PT Medco E&P. Namun, kontrak Medco untuk mengelola wilayah kerja pengusahaan minyak itu sudah berakhir pada 27 November 2013 silam.

Karenanya, Pemkab Pelalawan menyurati pemerintah pusat untuk bisa mengambil alih Blok Kampar. Hanya saja, kata Harris, permintaannya itu belum digubris pemerintah pusat.

"Pemda secara resmi telah mengajukan permintaan ke Kementerian ESDM dan SKK Migas.Sudah beberapa kali mengirimkan surat dan belum mendapat tanggapan," katanya.

Alih-alih menanggapi permintaan Pemkab Pelalawan, pemerintah pusat justru menunjuk Medco E&P sebagai operator sementara di Blok Kampar selama masa transisi hingga 27 Mei 2014. Padahal, Medco sudah menguasai Blok Kampar selama 20 tahun.

Tapi ketika masa penunjukan itu habis, Medco justru kembali mendapat perpanjangan sebagai operator di Blok Kampar selama masa transisi hingga Desember ini. Sementara masyarakat Pelalawan menilai keberadaan Medco selama ini tidak membawa manfaat bagi warga setempat.

Akibatnya, Pemkab Pelalawan justru yang dianggap warga tak serius. "Kami didemo masyarakat setempat terus menerus agar pemda memperjuangkan ‎Blok Kampar dikelola oleh Pemkab Pelalawan," papar Harris.