Pemprov dan Pemko Beda Data Jumlah Siswa Miskin

Wishnu Sakti Buana yang juga selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menegaskan bahwa data milik Bappeko Kota Surabaya yang mencatat ada 11.000 siswa miskin di sekolah SMA/SMK Surabaya tentu lebih kongkrit dibanding data pemprov yang hanya mencatat 5.000 siswa miskin.

Wishnu juga mengatakan, harusnya pemprov mengikut pemkot mengenai data akan hal ini.

Karena sebelumnya memang pemkot selalu melakukan pendataan mengenai siswa SMA/SMK di Kota Surabaya.

“Mereka bisa saja mendata sekian ribu atau berapa, tetapi data pemkot bisa dipastikan lebih kongkrit, karena jangkauan kita lebih mudah,” tegasnya.

Wishnu menyampaikan jika masih ada harapan untuk pemkot bisa mengelola SMA/SMK nantinya. Karena kewenangan itu masih bisa diserahkan lagi atas keputusan Gubernur.

"Ya keinginan dari Bu Wali pengelolaanya dikembalikan di kita. Harapan itu masih tinggal nanti good will (kemauan baik, Red) antara Bu Wali dengan Pak Gubernur," terangnya.

Whisnu menambahkan, jika sebenarnya selama ini Pemkot Surabaya sudah menyiapkan sejumlah skema terkait bantuan untuk siswa miskin.

Namun untuk pelaksanaannya masih dibatasi oleh opsi yang diberikan pemprov sebagai pengelola.