Pemprov dan Pemko Beda Data Jumlah Siswa Miskin

“Karena sampai saat ini opsinya masih dibatasi, kalau kami luncurkan, apakah benar nantinya siswa di Surabaya bisa benar-benar terbebas dari biaya,” tambahnya.

Bahkan Whisnu mengaku jika saat ini mulai mencium aroma yang tidak baik di sistem pengelolaan SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan Pemprov Jatim.

“Persoalan yang muncul bukan hanya soal pembiayaan siswa, tetapi ada problem bagaimana pengelolaan SMA dan SMK,” tandasnya. (jar/nur)