Pemprov Didesak Tangani Distribusi Guru

Minggu, 07 November 2010 – 10:04 WIB

BANDA ACEH- Distribusi guru yang tidak merata dialami kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Nagroe Aceh Darussalam (NAD). Pemprov NAD didesak mengambil alih mekanisme distribusi guru tingkat kabupaten/kota, agar bisa diatasi mana yang kelebihan dan mana daerah yang masih kekurangan guru.

Desakan disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh, Ramli Rasyid. "Selama ini kebutuhan guru ditententukan oleh kabupaten/kota masing-masing, sehingga ada daerah yang sudah mencukupi guru pegawai negeri sipil (PNS), bahkan terjadi kelebihan guru. Di sisi lain, masih ada daerah kekurangan guru, sementara belum ada pengangkatan sebagai PNS, terang Ramli Rasyid kepada Rakyat Aceh (grup JPNN) kemarin.

Ramli mengatakan, jika kebutuahan gur ditangani pemerintah provinsi, daerah yang masih kekurangan,bisa ditambah guru yang sebagai diangkat PNS. Begitu juga di suatu daerah yang masi banyak tenaga guru bakti dan guru honor harus diperjelas statusanya dengan mendapatkan gaji yang lebih baik, mendapat pesangon jika sudah pensiun.

Hal lain yang disorot Ramli terkait pembayaran tunjangan sertifikasi. Dia mendesak pemerintah kabupaten/kota di Aceh menyelesaikan pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang tertunggak. "Kami mendesak pemerintah kabupaten/kota yang belum membayar tunjangan sertifikasi guru harus melunasinya sebelum tahun anggaran 2010 berakhir," katanya kepada wartawan.